Partisipasi Politik

PARTISIPASI POLITIK

A.    Sistem Politik NKRI

Sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem yang mengatur urusan bernegara di Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia pun menyebutkan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik yang pemerintahannya dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Politik bebas aktif ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pada masa awal terbentuknya Negara Republik Indonesia memang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang pemerintahan tertinggi. Namun pada masa demokrasi ini pemerintahan tertinggi tetap dijalankan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden, sementara MPR berubah menjadi badan tertinggi negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden.

Sistem politik di indonesia sudah ditetapkan dengan baik, namun pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Karena masih ada saja masyarakat yang menentang apapun yang sudah ditetapkan oleh para pemerintah dan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Seperti yang kita tahu, negara kita menganut sistem politik demokrasi, dimana masyarakat diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat berkumpul (UUD 1945 pasal 28). Pada era sekarang masih saja masyarakat menentang semua kebijakan pemerintah. Padahal dalam proses penetapannya, proses pertama yang dilakukan adalah mencari pendapat dan persetujuan dari masyarakat (input) sebelum diproses dan akhirnya ditetapkan oleh para pemerintah dan para pejabat di negara kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan sebenarnya telah disetujui oleh masyarakat, namun masih saja masyarakat mempermasalahkannya dan menentang serta menuntut para penetap kebijakan, dengan alasan tidak sesuainya kebijakan tersebut dalam negara kita. Namun tidak sepenuhnya hal itu kesalahan masyarakat, sekarang ini banyak juga pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya yaitu dengan membuat kebijakan tanpa melihat bagaimana keadaan masyarakat dan terkadang para penetap kebijakan menetapkan kebijakannya dengan mementingkan kepentingan sendiri dari pada masyarakat. Sehingga saat ini kita tahu bahwa citra buruk pemerintah sangat melekat pada masyarakat.

Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan demokrasi di mana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Kenyataannya, walaupun keputusan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat tetap tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masing-masing individu di dalamnya. Hal inilah yang akhirnya patut kita renungkan bersama. Penerapan sistem dalam politik demokrasi saat ini mati rasa. Bagaimana caranya kita menghidupkan sistem politik berdasarkan demokrasi tersebut tanpa tindakan kekerasan, demonstrasi yang berbuntut pengrusakan atau kekerasan yang akhirnya membuat jatuhnya korban jiwa?

B.     Partisipasi Politik

Partisipasi politik saat ini sangat banyak. Hal itu terjadi karena kembali lagi pada sistem politik kita yaitu sistem politik demokrasi. Adapun contoh partisipasi politik sistem politik di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Dalam hal ini, musyawarah merupakan hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh siapapun karena menempati sampai ruang lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam sistem politik, musyawarah dilakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden (PEMILU), gubernur dan wakil gubernur (PILKADA), camat, bupati, kepala desa, bahkan kelian dinas atau di Bali seperti kelian adat. Selain itu, peran kita juga diperlukan dalam partai politik, yaitu sebagai orang yang berani mencoba sebagai salah satu pejabat ataupun pemimpin suatu masyarakat. Seseorang yang ikut serta dalam partai politik dapat dikatakan sebagai seseorang yang ikut memiliki peran dalam sistem politik. Contoh lain yang dapat kita ambil yaitu peran anak muda zaman sekarang dalam sistem politik saat ini yaitu maraknya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Peran tersebut memang dibenarkan menurut uu, karena setiap orang dapat mengeluarkan pendapatnya, namun sangat disayangkan bahwa hal ini dapat merugikan berbagai hal baik dari infrastruktur, suprastruktur, dan semua fasilitas yang terdapat di negara yang kita tempati. Seperti contoh yang terjadi pada tahun 1998 yang masih sangat melekat di pikiran kita. Banyak mahasiswa yang tewas, jalanan hancur, pamflet-pamflet berserakan dimana-mana dan lain sebagainya akibat perbuatan tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwa peran serta masyarakat memang sangat dibutuhkan, karena kita tahu bahwa negara kita negara yang menganut sistem politik demokrasi, dimana masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan memang sepantasnya masyarakat menggunakan kekuasaan tersebut demi dirinya sendiri. Namun, kesadaran dan kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem politik yang dijalankan dalam hal ini juga harus digunakan dengan baik sehingga terjadi keseimbangan antara seluruh aparatur negara tanpa merugikan salah satunya. Oleh karena itu, setiap warga negara harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

.